HALLOJABAR.COM – Muhammadiyah menyatakan belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.

Muhammadiyah menegaskan organisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang tersebut.

Organisasi keagamaan Islam itu akan mengkaji semuanya dari berbagai aspek dan sudut pandang yang menyeluruh.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan hal itu dalam keterangan di Jakarta, Minggu (8/6/2024).

“Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Abdul Mu’ti.

“Keputusan sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.”

“Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi,” kata Abdul dikutip Minergi.com

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadilia menyatakan akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pengelolaan batu bara.

Kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) guna mengoptimalkan peran organisasi keagamaan.

Menurut Bahlil, Presiden Jokowi telah setuju dan akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Mediaagri.com dan Harianekonomi.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Infoekspres.com dan Hellotangerang.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.