MAJALENGKA – Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada penerimaan pajak dan retribusi, melainkan juga harus diimbangi dengan pengembangan sektor pariwisata dan partisipasi aktif masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Majalengka, Iif Rivaldi, mengatakan pihaknya kini gencar melakukan sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ke sejumlah kecamatan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk BPR Bank dan Kejaksaan. Langkah ini tidak hanya bertujuan menekan potensi kebocoran pajak, tetapi juga membangun kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan.
“Pajak daerah ini bukan beban, tapi bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun Majalengka. Kita turun langsung ke lapangan agar para pelaku usaha memahami bahwa pajak restoran, hotel, dan hiburan sejatinya dibebankan ke konsumen, bukan pemilik usaha,” jelasnya, Senin (13/10/2025).
Menurut Iif, kegiatan sosialisasi ini mencakup delapan titik strategis yang mewakili 26 kecamatan. Ia berharap melalui pendekatan langsung, dunia usaha dapat semakin terbuka terhadap mekanisme pajak daerah yang transparan dan berkeadilan.
Namun, Iif menekankan bahwa peningkatan PAD bukan hanya soal angka, melainkan bagian dari strategi besar membangun kemandirian ekonomi daerah. Salah satu potensi besar yang belum tergarap optimal, katanya, adalah sektor pariwisata.
“Majalengka punya potensi luar biasa, dari kawasan Situ Sangiang, Situ Cipendeuy, hingga Terasering Panyaweuyan. Kita juga punya Bandara Kertajati dan akses tol yang strategis. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata bisa bersinergi agar Majalengka makin dikenal,” ungkapnya.
Selain itu, Iif juga menyoroti pentingnya sinergitas antar-OPD dalam menjalankan program pembangunan. Ia menilai koordinasi yang kuat antarlembaga akan mempercepat realisasi program dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Banyak permasalahan tidak bisa diselesaikan satu OPD saja. Harus ada kerja sama yang erat supaya kebijakan pemerintah benar-benar terasa manfaatnya,” ujarnya.
Dikenal dekat dengan berbagai komunitas, Iif juga mendorong agar pemerintah lebih aktif hadir di tengah kegiatan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan sosial dan kebudayaan lokal.
“Banyak komunitas di Majalengka yang berkegiatan mandiri dan positif. Mereka bukan sekadar minta bantuan, tapi ingin diakui. Kehadiran pemerintah penting sebagai bentuk apresiasi,” tutupnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
