Tak akan Biarkan Pekerja di-PHK Seenaknya, Presiden Prabowo Subianto Bentuk Satgas PHK Nasional

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 2 Mei 2025 - 07:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. (Dok. TIm Media Prabowo)

Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. (Dok. TIm Media Prabowo)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja Nasional (Satgas PHK).

Hal itu disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Satgas ini dibentuk sebagai respons langsung pemerintah atas kegelisahan buruh terkait maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai tidak adil dan sewenang-wenang.

Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati kawasan Monas.

Para pimpinan konfederasi buruh nasional dan tokoh serikat pekerja dari berbagai daerah juga hadir.

“Atas saran dari pimpinan buruh, dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK.”

“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita… kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya.”

“Bila perlu, tidak ragu-ragu, kita, negara, akan turun tangan,” tegas Prabowo, disambut riuh sorak massa buruh.

Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan ketimpangan relasi kerja terus terjadi.

Dengan demikian, Satgas PHK akan bertugas untuk menelusuri dan menyelidiki kasus-kasus PHK sepihak.

Dan mendorong solusi yang berpihak kepada perlindungan buruh, tanpa mengabaikan stabilitas iklim usaha.

Pembentukan Satgas PHK ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk memperkuat keadilan industrial dan menjaga hak hidup layak bagi para pekerja.

Pemerintah juga akan mendirikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang juga diumumkan Prabowo pada kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa dalam waktu dekat ia akan mempertemukan 150 pemimpin buruh dengan 150 pemimpin perusahaan besar dalam forum dialog nasional.

Tujuannya adalah menciptakan pemahaman bersama antara dunia usaha dan pekerja.

Agar keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja dapat tercapai.

“Kita akan duduk bersama, saudara-saudara. Tidak boleh ada yang mau kaya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan baik.”

“Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan, subsidi listrik, bantuan tunai langsung, total Rp500 triliun sudah digelontorkan.”

“Tapi kita harus pastikan bantuan ini tepat sasaran,” ucap Prabowo.***

Untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Persrilis.com atau Jasasiaranpers.com di lebih dari 175an media.

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Sapulangit Media Center (SMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Koperasipost.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Sapulangit.com dan Apakabarnews.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Malukuraya.com dan Jakarta24jam.com

Berita Terkait

BNPB Catat 16 Bencana Menonjol, Ribuan Warga Mengungsi Akibat Cuaca Ekstrem
Babak Baru Kasus Kredit Bermasalah Sritex Rugikan Negara Rp692 Miliar, 3 Tersangka, Puluhan Saksi
Penggeledahan KPK di Kementerian Ketenagakerjaan: Dugaan Suap Terkait Tenaga Kerja Asing Terkuak
Bertemu dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Gedung KPK, Isu Bank BJB Tidak Jadi Pokok Bahasan
Kapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan Panggil Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil?
Terkait Ijazah Jokowi, UGM Tanggapi Gugatan Rp69 Triliun yang Dialamatkan kepada Universitas Tertua Itu
Untuk Mengkritisi dan mengawal kebijakan Gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi, dibentuklah Forum Wartawan Jawa Barat Istimewa.
Adik Iriana dan Tim Kuasa Hukum Jokowi Bawa Ijazah Asli ke Bareskrim Polri, Sesuai Permintaan Penyidik
Berita ini 8 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 23 Mei 2025 - 08:19 WIB

BNPB Catat 16 Bencana Menonjol, Ribuan Warga Mengungsi Akibat Cuaca Ekstrem

Kamis, 22 Mei 2025 - 10:37 WIB

Babak Baru Kasus Kredit Bermasalah Sritex Rugikan Negara Rp692 Miliar, 3 Tersangka, Puluhan Saksi

Rabu, 21 Mei 2025 - 15:25 WIB

Penggeledahan KPK di Kementerian Ketenagakerjaan: Dugaan Suap Terkait Tenaga Kerja Asing Terkuak

Selasa, 20 Mei 2025 - 08:44 WIB

Bertemu dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Gedung KPK, Isu Bank BJB Tidak Jadi Pokok Bahasan

Minggu, 18 Mei 2025 - 08:50 WIB

Kapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan Panggil Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil?

Berita Terbaru