BANDUNG – Pemda Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Jabar rampung pada 2027.
Hal itu dikemukakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemdaprov Jabar dengan Kejaksaan Tinggi Jabar di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (15/4/2025).
Pada kesempatan itu, Pemdaprov Jabar juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan 27 Pemda Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum pada Ruas Jalan Provinsi di Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Misteri Mercy Habibie Rp2,6 Miliar yang Kini Jadi Barang Bukti
Prabowo Berlutut, Berikan Bintang Jasa untuk Nyak Sandang
Indonesia di Ambang Stagnasi: Pertumbuhan Ekonomi Tak Capai Target
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dedi menyatakan, pembangunan jalan mulus hingga pelosok desa di seluruh wilayah Jabar ditargetkan rampung pada 2027 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa.
“Target saya di 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa terkoneksi dengan baik. Bahkan kita banguan dalam keadaan mulus dan nanti itu melahirkan sirkulasi ekonomi,” ujar Dedi.
Untuk itu, KDM sapaan akrab Gubernur Dedi Mulyadi memastikan, pendapatan keseluruhan dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jabar.
Baca Juga:
Di Balik Candaan Seksis Dedi Mulyadi dan Diamnya Budaya Patriarki
Persib Cimahi Jadi Juara Gothia Cup U-13, Inspirasi Sepak Bola Indonesia
Horor di Balik Pernikahan Megah Anak Dedi Mulyadi & Putri Irjen Karyoto
“Totalitas pendapatan pajak kendaraan bermotor harus 100 persen untuk infrastruktur jalan. Kemudian infrastruktur jalan didalamnya ada marka jalan,” tambahnya.
“Termasuk PJU, CCTV, dan berbagai perlengkapan taman lainnya yang membuat kenyamanan bagi pengguna jalan,” sambung KDM
Ia pun menilai, penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Tinggi menjadi bukti konkret Pemdaprov Jabar. Khususnya, dalam hal pendampingan ketika melakukan pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat.
“Hari ini kita bikin MoU antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemda Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri dengan Bupati/Wali Kota. Payung hukum dan pendampingnya sudah jelas,” pungkas Dedi. ***
Baca Juga:
DPRD Sumedang Menerima Aspirasi Warga Desa Sukasirnarasa Terkait Dampak Tol Cisumdawu
Dinas Perkebunan Jabar Akan Kirimkan Bantuan untuk Petani Tembakau Sumedang Tahun 2025
Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat Monitoring pengelolaan website JDIH DPRD Sumedang.
