KABUPATEN BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia resmi meluncurkan program strategis Percepatan Pembentukan Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Peluncuran berlangsung di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (15/5/2025).
Acara tersebut dihadiri lebih dari 6.000 peserta secara hybrid, terdiri atas kepala desa,kelurahan, camat, bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta perwakilan berbagai kementerian strategis.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Tragedi Longsor Gunung Kuda Tewaskan 19 Pekerja Tambang, Polisi Tahan Pemilik dan Kepala Teknik
Polresta Cirebon Tangkap Tiga Pelaku Penculikan Guru SD, Satu Pelaku Masih Buron hingga Kini
KDM Gelontorkan Bonus Rp2 Miliar untuk Persib, Massa Histeris Teriakan ‘Bapak Aing’
SCROLL TO RESUME CONTENT
KDMP merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Koperasi Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dengan target pembentukan 80.000 koperasi aktif dan sehat di seluruh Indonesia.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa koperasi Merah Putih merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan.
Ia menekankan koperasi ini bukan alat politik, melainkan murni untuk kepentingan rakyat dan negara.
Baca Juga:
Komunikasi Strategis Publikasi Press Release, Kunci UMKM Memenangkan Perhatian Media dan Pasar
BNPB Catat 16 Bencana Menonjol, Ribuan Warga Mengungsi Akibat Cuaca Ekstrem
“Koperasi ini tidak ada birunya, tidak ada merahnya, tidak ada hijaunya. Koperasinya merah-putih. Artinya, kepentingannya negara,” tegasnya
KDM – sapaan akrab gubernur menjelaskan koperasi desa harus menjadi pusat produksi dan distribusi kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan, pupuk, layanan kesehatan, pakaian, hingga daging saat hari raya.
“Uang nya akan muter dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari tangan rakyat ke tangan rakyat,” tambahnya.
KDM juga menekankan pentingnya integritas pengurus koperasi dalam memastikan keberhasilan program.
Baca Juga:
Babak Baru Kasus Kredit Bermasalah Sritex Rugikan Negara Rp692 Miliar, 3 Tersangka, Puluhan Saksi
Penggeledahan KPK di Kementerian Ketenagakerjaan: Dugaan Suap Terkait Tenaga Kerja Asing Terkuak
Bertemu dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Gedung KPK, Isu Bank BJB Tidak Jadi Pokok Bahasan
Berbasis digital
Ia mengusulkan sistem transaksi koperasi berbasis digital melalui e-budgeting, guna mencegah penyalahgunaan uang tunai.
“Saya mengusulkan agar seluruh pengelolaan keuangan nya e-budgeting, tidak ada lagi uang tunai. Karena uang tunai itu godaan nya banyak,” ujarnya
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang turut hadir, menyampaikan bahwa percepatan pembentukan KDMP merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto.
Tujuan utama program ini adalah mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjamin gizi dan kecerdasan warga desa.
“Tidak boleh ada desa yang miskin, tidak sehat, kurang gizi, atau tidak cerdas. Koperasi Merah Putih hadir untuk memastikan itu semua tercapai,” ujar Zulhas.
Ia juga mengapresiasi Provinsi Jawa Barat yang dinilainya sebagai pelopor dalam realisasi program ini.
5.706 Koperasi Siap Terbentuk di Jawa Barat
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, melaporkan bahwa dari target 5.957 koperasi, sebanyak 5.706 koperasi telah siap dibentuk.
Terdiri dari koperasi baru (5.349 unit), pengembangan koperasi (347 unit), dan revitalisasi koperasi (10 unit).
Namun demikian, masih terdapat 3.648 desa/kelurahan yang belum melaksanakan musyawarah desa (mudes) khusus sebagai tahap awal pembentukan koperasi.
Sementara itu, 336 koperasi tengah dalam proses pengesahan akta notaris, dan delapan di antaranya telah resmi berbadan hukum.
KDMP dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus pilar ketahanan nasional berbasis gotong royong.
Peluncuran nasional program ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Selain sebagai alat distribusi ekonomi, koperasi desa diharapkan menjadi simbol kedaulatan rakyat.
Pemda Provinsi Jawa Barat optimistis program ini mampu menutup celah ketimpangan sosial serta menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan kemandirian masyarakat desa. *** (Adhi)
